Penguatan Peraturan Perundang-undangan Tahun 2018

ASPEK

JAWABAN

PENJELASAN

DATA DUKUNG

KETERANGAN

1. Harmonisasi
a. Telah dilakukan identifikasi, analisis, dan pemetaan terhadap peraturan perundang-undangan yang tidak harmonis/sinkron

A1

Telah dilakukan identifikasi, analisis, dan pemetaan terhadap seluruh peraturan perundang-undangan yang tidak harmonis/sinkron




Jumlah regulasi Tahun 2016 s.d. 2017 yang didentifikasi, analisa, dan dipetakan sebanyak 47 Regulasi dengan rincian:
Simplifikasi = 6 (enam) PM dari sejumlah 21 (dua puluh satu) PM;
Dicabut = 6 (enam) PM;
Revisi = 5 (lima) PM;
Regulasi Relevan = 1 (satu) UU, 1 (satu) PP, 28 (dua puluh delapan) PM


Identifikasi tersebut juga sejalan dengan kebijakan Presiden terkait Reformasi Regulasi yang bertujuan untuk melakukan simplfikasi regulasi.

Berdasarkan hal tersebut, Menteri Kominfo menindaklanjuti untuk melakukan pengurangan terhadap 100 PM Kominfo eksisting, dengan cara:

1. Melakukan penggabungan beberapa peraturan menteri kominfo.
2. Melakukan pencabutan terhadap peraturan menteri kominfo yang sudah tidak relevan lagi.
3. Mengubah bentuk peraturan menteri kominfo yang bersifat internal menjadi pedoman.

Dengan adanya simplifikasi regulasi khususnya yang terkait dengan perizinan yang didalamnya juga mengatur percepatan waktu penyelesaian perizianan, maka dampak yang dirasakan oleh masyarakat/pelaku usaha dalam mengurus perizinan di bidang Kominfo dapat lebih cepat dan mudah.
Telah dilakukan revisi peraturan perundang-undangan yang tidak harmonis / tidak sinkron

A2

Revisi atas peraturan perundang-undangan yang tidak harmonis / tidak sinkron telah selesai dilakukan, atau tidak ditemukan adanya peraturan perundangan-undangan yang tidak harmonis

Revisi atas peraturan perundang-undangan pada Tahun 2017-Juni 2018 yang tidak harmonis/tidak sinkron telah selesai dilakukan dan ditemukan adanya 3 (tiga) Peraturan Menteri yang tidak harmonis/tidak relevan lagi , data dukung berupa:

a. Tindak lanjut atas rekomendasi Menpan RB untuk melakukan revisi peraturan
perundang-undnagan yang beririsan dengan Tusi Kominfo dengan ditetapkannya
PM No 6 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kominfo;

b. rekapitulasi hasil revisi peraturan perundang-undangan tahun 2017 s.d. 2018.


2. Sistem Pengendalian Dalam
Adanya Sistem pengendalian penyusunan peraturan perundangan yang mensyaratkan adanya Rapat Koordinasi, Naskah Akademis/kajian/policy paper, dan Paraf Koordinasi

B1

Seluruh persyaratan lengkap dan diimplementasikan





























































Sistem pengendalian penyusunan perundang-undangan di lingkungan Kemkominfo mengacu kepada:

a. SE Sekjen No 2 Tahun 2016 yang mensyaratkan adanya: Naskah Kebijakan/Kajian/ Rapat Koordinasi, Rapat Harmonisasi, Konsultasi Publik, Paraf Koordinasi, dan Penetapan serta Pengundangan.

b. PM Kominfo No 27 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan SOP di Kementerian Kominfo (SOP Penyusunan Perundang-undangan),

SE Sekjen Nomor 2 Tahun 2016 mengatur hal baru dari surat edaran sebelumnya yaitu adanya persyaratan Naskah Kebijakan/kajian/CBA dalam pembentukan Rancangan Peraturan Meneri (RPM), dimana sebelum RPM disusun agar dilakukan penelitian dan pengkajian terhadap kebutuhan adanya Peraturan Menteri dari aspek substansi meliputi cost benefit analysisyang antara lain memuat:
a. latar belakang disusunnya RPM;
b. sasaran yang akan dicapai;
c. identitifikasi masalah; dan
d. tujuan dan kegunaan bagi masyarakat, pelaku usaha, dan pemerintah.
Dalam pelaksanaannya, penyusunan RPM oleh satker pemrakarsa memperhatikan Renstra Kementerian Kominfo dan Program Prioritas Nasional sesuai dengan Rencana Kerja Pemerintah.

Telah dilakukan evaluasi atas pelaksanaan sistem pengendalian penyusunan peraturan perundang-undangan

B2

Evaluasi atas pelaksanaan sistem pengendalian penyusunan peraturan perundang-undangan dilakukan secara berkala




Kementerian Kominfo telah melakukan evaluasi secara berkala (per semester) terhadap sistem pengendalian penyusunan perundang-undangan.

Mekanisme evaluasi dilakukan terhadap implementasi pelaksanaan sistem pengendalian (SOP) dalam penyusunan perundang-undangan, sehingga dapat mengetahui ketaatan satuan kerja terhadap sistem (SOP) yang telah dibuat.

Adapun mekanisme evaluasi dilakukan terhadap penyusunan produk hukum pada semeseter I dan semester II tahun 2017 serta semester I tahun 2018.
3. Insiatif Tambahan
Peningkatan layanan JDIH Kominfo
Layanan Website: jdih.kominfo.go.id mendapat pengahargaan “ Pengelola JDIH Terbaik di tingkat Kementerian/Lembaga ” dari BPHN selaku Pengelola JDIH Nasional.





1. Laporan Tahunan Pengelolaan Website JDIH Kominfo Tahun 2017.
2. Memperoleh penghargaan dari BPHN selaku Pusat JDIH Nasional sebagai pengelola JDIH terbaik tahun 2017.
3. Buku Himpunan Peraturan Menteri Kominfo Tahun 2016-2017
4. Integrasi JDIHN Kumham dan JDIH Kominfo
5. Survey JDIH Tahun 2017