Penguatan Pengawasan Tahun 2018

ASPEK

JAWABAN

PENJELASAN

DATA DUKUNG

KETERANGAN

1. Gratifikasi(1)
a. Telah terdapat kebijakan penanganan gratifikasi

Ya

Ya, apabila telah ditetapkan kebijakan tentang penanganan gratifikasi
Dalam rangka mengimplementasikan penanganan Gratifikasi, Sekjen Kominfo menerbitkan Surat Edaran Sekjen No 13/SJ/SE/KOMINFO/08/2011 tanggal 24 Agustus 2011 tentang Penerimaan Gratifikasi di Lingkungan Kementerian Kominfo, sebagai dasar pelaksanaan penanganan Gratifikasi di Kemkominfo;

Sebagai bentuk dari evaluasi atas kebijakan penanganan Gratifikasi yang telah dikeluarkan, kami menetapkan kebijakan Penanganan Gratifikasi di Lingkungan Kemkominfo berdasarkan Pedoman Menteri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Kementerian Komunikasi dan Informatika;
b. Telah dilakukan public campaign

A

Public campaign telah dilakukan secara berkala


1. Kami telah melakukan Sosialisasi secara tertulis dengan mendistribusikan Pedoman Menteri Nomor 6 tahun 2018 tentang Pedoman Penangnanan Pengaduan Masysrakat dan Pedoman Menteri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Kementerian Komunikasi dan Informatika kepada seluruh unit kerja di Lingkungan Kemkominfo melalui Nota Dinas No. 321/IJ.1/HK.02.01/ 07/2018 tanggal 31 Juli 2018.
2. Kami telah melakukan Sosialisasi dalam bentuk forum koordinasi dengan pengelola Unit Layanan Publik Kemkominfo.

Sebagai wujud public Campaign secara berkala, kami melakukan hal-hal sebagai berikut:
1. Penayangan Konten anti gratifikasi secara berkala melalui media TV Plasma Kementerian.
2. Pemasangan banner anti gratifikasi yang diletakkan di tempat-tempat strategis dan Unit Layanan Publik.
c. Penanganan gratifikasi telah diimplementasikan

Ya

Ya, apabila UPG melaporkan secara berkala tentang praktik gratifikasi


Implementasi penanganan Gratifikasi yang telah kami laksanakan meliputi:
1. Penetapan Tim UPG di Kemkominfo;
2. Pelaporan penanganan Gratifikasi kepada pemangku kepentingan yang telah dikirimkan oleh UPG.
- Data pelaporan gratifikasi tahun 2017
- Data pelaporan gratifikasi jan-juli 2018
d. Telah dilakukan evaluasi atas kebijakan penanganan gratifikasi

Ya

Ya, apabila terdapat evaluasi atas kebijakan penanganan gratifikasiKami telah melakukan evaluasi atas implementasi kebijakan penanganan gratifikasi Tahun 2017 berdasarkan Laporan evaluasi atas kebijakan penanganan gratifikasi dengan kesimpulan bahwa perlu untuk ditetapkan pedoman penanganan gratifikasi di lingkungan Kemkominfo
e. Hasil Evaluasi atas Penanganan Gratifikasi telah ditindaklanjuti

A

Ya, apabila terdapat evaluasi atas kebijakan penanganan gratifikasi


Tindak lanjut hasil evaluasi atas Penanganan gratifikasi diwujudkan dalam:
1. Penetapan Pedoman Penanganan Gratifikasi;
2. Sosialisasi Pedoman Penangnanan Gratifikasi kepada pengelola Unit Layanan Publik dan Pegawai di lingkungan Kemkominfo;
3. SK Tim UPG di Lingkungan Kemkominfo
4. Melaksanakan ToT untuk Tim UPG
2. Penerapan SPIP
a. Telah terdapat peraturan Pimpinan organisasi tentang SPIP

Ya

Ya, apabila ada peraturan pimpinan organisasi tentang SPIPKami telah memiliki Permenkominfo No. 30 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyelenggaraan SPIP sebagai peraturan tentang SPIP yang ditetapkan pimpinan organisasi
b. Telah dibangun lingkungan pengendalian

Ya

Seluruh organisasi telah membangun lingkungan pengendalian


Kemkominfo telah membangun lingkungan pengendalian disetiap satuan kerja dalam rangka penyelenggaraan SPIP dan telah dilakukan penilaian maturitas SPIP oleh Itjen pada tahun 2016. Hasil penilaian maturitas oleh Itjen telah dievaluasi BPKP dan menghasilkan beberapa rekomendasi yang harus ditindaklanjuti oleh Kementerian.
Kemkominfo bersama dengan BPKP telah melakukan pembahasan tindak lanjut hasil evaluasi SPIP.
Saat ini rekomendasi BPKP telah ditindaklanjuti dan disampaiakan kembali kepada Tim Evaluator BPKP untuk dilakukan penelaahan.
c. Telah dilakukan penilaian risiko atas organisasi

A

Seluruh organisasi telah melaksanakan penilaian risiko




Seluruh satker telah melakukan Penilaian Risiko atas program prioritas di masing-masing lingkungan satuan kerja nya yang didampingi oleh Itjen Kominfo dan Itjen Kemkeu tahun 2017
Pada tahun 2018 Kemkominfo bersama dengan PWC melakukan penyusunan analisis risiko atas program prioritas kementerian.
Penilaian risiko juga disajikan di dalam penetapan Perjanjian Kinerja Pejabat di lingkungan Kemkominfo tahun 2018.
d. Telah dilakukan kegiatan pengendalian untuk meminimalisir risiko yang telah diidentifikasi

A

Seluruh organisasi telah melakukan kegiatan pengendalian untuk meminimalisir risiko yang telah diidentifikasi




Sebagai upaya pengendalian untuk meminimalisir risiko yang telah diidentifikasi berdasarkan hasil analisis risiko atas Program Prioritas di Kemkominfo tahun 2018 yang disusun melalui CPMO bersama dengan PIC dimasing-masing Satker dibantu PWC .
e. SPI telah diinformasikan dan dikomunikasikan kepada seluruh pihak terkait

A

SPI telah diinformasikan dan dikomunikasikan kepada seluruh pihak terkait




Infokom SPI dapat dilihat didalam laporan asessment maturitas SPIP ditahun 2017. Untuk tahun 2018, identifikasi risiko dan pengendalian yang dibangun untuk meminimalisir risiko telah dikomunikasikan kepada seluruh satker terkait melalui Nota Dinas CPMO.
f. Telah dilakukan pemantauan pengendalian intern

A

Sistem pengendalian intern dimonitoring dan evaluasi secara berkala


Pengendalian yang telah dibangun (mitigasi risiko) telah dimonev secara berkala untuk program prioritas dilakukan oleh CPMO dibantu oleh PWC.
Pemantauan pengendalian untuk pencapaian kinerja satker (anggaran dan fisik), dilakukan melalui Formulir B01 - B12 PK eselon I dan manajemen risikonya.
3. Pengaduan Masyarakat
a. Telah disusun kebijakan pengaduan masyarakat

Ya

Ya, apabila telah ditetapkan kebijakan tentang penanganan pengaduan
Dari hasil evaluasi tahun 2017 dimana pengaduan masyarakat masih tersebar di tiap unit layanan publik yang diatur melalui SOP masing-masing unit kerja dan belum terdapat mekanisme koordinasi antar unit penyedia layanan pengaduan masyarkat tersebut untuk itu disusun dan telah diterbitkan Pedoman Menteri Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Pengaduan Masyarakat dan Penanganan Pelaporan Pelanggaran (Whistleblowing System) di Lingkungan Kementerian Komunikasi dan Informatika.
b. Penanganan pengaduan masyarakat telah diimplementasikan

A

Seluruh unit organisasi mengimplementasikan penanganan pengaduan masyarakatTahun 2017 terdapat wacana untuk memasukkan layanan aspirasi pengaduan online rakyat terhubung dengan KSP, untuk itu implementasi pengaduan masyarakat digunakan aplikasi LAPOR untuk memfasilitasi pengaduan yang meliputi seluruh satker di lingkungan Kemkominfo disamping fasilitas aduan mayarakat yang difasilitasi masing-masing satker. Implementasi penanganan pengaduan masyarakat menggunakan LAPOR sudah baik, dimana Kominfo masuk ke dalam 3 pengelola dumas (LAPOR) terbaik.
c. Hasil penanganan pengaduan masyarakat telah ditindaklanjuti

A

Seluruh hasil penanganan pengaduan masyarakat ditindaklanjutiBerdasrkan progres penanganan dumas melalui LAPOR, dari 211 aduan yang masuk:
- sudah selesai sebesar 68%
- dalam proses tindak lanjut sebesar 32%
- belum ada tindak lanjut kurang lebih 1%
d. Telah dilakukan evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat

A

Penanganan pengaduan masyarakat dimonitoring dan evaluasi secara berkala Selain evaluasi ditahun 2017, juga telah dilakukan evaluasi atas penanganan dumas periode semester I tahun 2018.
e. Hasil evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat telah ditindaklanjuti

Ya

Ya, apabila terdapat laporan hasil evaluasi atas tindak lanjut penanganan pengaduan masyarakat
Hasil evaluasi penangnan dumas tahun 2017 telah ditindaklanjuti ditahun 2018 dengan:
1. Pembahasan dengan satker untuk penyusunan pedoman dumas. Hasilnya telah diterbitkan Pedoman Menteri Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Pengaduan Masyarakat dan Penanganan Pelaporan Pelanggaran (Whistleblowing System) di Lingkungan Kementerian Komunikasi dan Informatika.
2. Sosialisasi Pedoman Menteri Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Pengaduan Masyarakat dan Penanganan Pelaporan Pelanggaran (Whistleblowing System) di Lingkungan Kementerian Komunikasi dan Informatika.
4.Whistle-Blowing System (1,5)
a. Telah terdapat Whistle Blowing System

Ya

Ya, apabila terdapat kebijakan tentang Whistle Blowing SystemDari hasil evaluasi penanganan WBS tahun-tahun sebelumnya, dimana minimnya laporan aduan yang masuk dalam katagori WBS dan belum ada peraturan menteri Kominfo mengenai WBS. Untuk itu telah diterbitkan Pedoman Menteri Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Pengaduan Masyarakat dan Penanganan Pelaporan Pelanggaran (Whistleblowing System) di Lingkungan Kementerian Komunikasi dan Informatika.
b. Whistle Blowing System telah disosialisasikan

A

Whistle blowing system disosialisasikan ke seluruh organisasi
telah disosialisasikan Pedoman Menteri Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Pengaduan Masyarakat dan Penanganan Pelaporan Pelanggaran (Whistleblowing System) di Lingkungan Kementerian Komunikasi dan Informatika.
c. Whistle Blowing System telah diimplementasikan

Ya

Ya, apabila kebijakan whistle blowing system telah diimplementasikan

    WBS telah direvitalisasikan dimana WBS difasilitasi melalui Portal Internal Kominfo, sehingga aduan orang dalam ataupun pegawai dapat terjaring dengan baik dan tidak tercampur dengan aduan dari luar.
    Tim WBS pun telah di perbaharui berdasarkan SK Tim WBS No 6 Tahun 2018Tanggal 8 Agustus 2018
    d. Telah dilakukan evaluasi atas Whistle Blowing System

    A

    Whistle Blowing System dimonitoring dan evaluasi secara berkalaLaporan Hasil Evaluasi WBS
    e. Hasil evaluasi atas Whistle Blowing System telah ditindaklanjuti

    A

    Seluruh Hasil evaluasi atas Whistle Blowing System telah ditindaklanjuti

    berdasarkan laporan hasi evaluasi atas WBS maka telah dilakukan penyusunan pedoman menteri dan sosialisasi WBS ke satker di lingkungan Kemkominfo.
    5. Penanganan Benturan(2)
    a. Telah terdapat Penanganan Benturan Kepentingan

    Ya

    Ya, apabila terdapat peraturan/kebijakan Penanganan Benturan KepentinganTelah terdapat peraturan/kebijakan Penanganan Benturan Kepentingan di Kominfo yaitu Peraturan Menteri Kominfo No. 21 Tahun 2015 tentang Pedoman Benturan Kepentingan.
    b. Penanganan Benturan Kepentingan telah disosialisasikan

    A

    Penanganan Benturan Kepentingan disosialiasikan ke seluruh unit organisasi








    Dalam rangka penanganan Benturan Kepentingan di Lingkungan Kemkominfo, telah dilaksanakan workshop dan sosialisasi pemetaan dan penerapan kebijakan benturan kepentingan kepada seluruh satuan unit kerja kerja pada tanggal 4-5 Mei 2018 di Bogor dan dihadiri dari Menpan RB.
    Hasil dari workshop ditindaklanjuti dengan sosialisasi dan pelaksanaan pemetaan benturan kepentingan yang dilaksananan di lingkungan masing-masing satuan kerja Kemkominfo. ( Contoh kegiatan sosialisasi benturan kepentingan di IKP dan Balitbang SDM)
    c. Penanganan Benturan Kepentingan telah diimplementasikan

    Ya

    Ya, apabila Penanganan Benturan Kepentingan telah diimplementasikan







    Kami telah mengimplementasikan penanganan benturan kepentingan berdasarkan hasil identifikasi benturan kepentingan dari setiap satker Kemkominfo.
    d. Telah dilakukan evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan

    A

    Penanganan Benturan Kepentingan dimonitoring dan evaluasi secara berkalaDalam rangka pelaksanaan monitoring dan evaluasi terhadap penanganan benturan kepentingan di lingkungan Kominfo pada tahun 2017, tim Pokja Penguatan Pengawasan menerbitkan laporan monitoring dan evaluasi tahun 2017. Monitoring dan Evaluasi dilaksanakan setiap tahun sekali.Hasil dari monev tersebut salah satunya adalah merevisi kembali kebijakan Penanganan Benturan Kepentingan dan dilakukan pemetaan di masing-masing unit satuan kerja
    e. Hasil evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan telah ditindaklanjuti

    A

    Seluruh Hasil evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan telah ditindaklanjuti








    Kami telah menindaklanjuti hasil evaluasi Tim Pokja Penguatan Pengawasan dengan :
    - Melakukan koordinasi dalam rangka identifikasi pemetaan benturan kepentingan.
    - Melakukan pembahasan tentang identifikasi pemetaan potensi Benturan kepentingan melalui pendampingan dan asistensi dari MENPAN RB agar dapt ditindaklanjuti secara tepat dan terarah serta mendapatkan pemahaman yang sama.
    - Telah dlakukan identifikasi pemetaan potensi benturan kepentingan dan disosialisasikan kepada setiap unit kerja yang bersangkutan
    6. Pembangunan Zona Integritas(1,5)
    a. Telah dilakukan pencanangan zona integritas

    Ya

    Ya, apabila terdapat Dokumen Pencanangan Zona Integritas ditandatangani sesuai ketentuanKami telah mencanangkan zona integritas dengan penandatanganan Piagam Pencanangan Pembangunan Zona Integritas menuju WBK dan WBBM oleh Menteri Komunikasi dan Informatika pada tanggal 6 Januari 2016.
    b. Telah ditetapkan unit yang akan dikembangkan menjadi zona integritas

    Ya

    Ya, apabila ada Surat Keputusan Tentang unit yang ditetapkanBerdasarkan Keputusan Sekjen Kemkominfo pada tahun 2016 telah ditetapkan unit yang akan dikembangkan menjadi zona integritas meliputi satuan kerja Direktorat Operasi dan Sumber Daya Ditjen SDPPI, Direktorat Pengendalian Ditjen PPI, Direktorat E Bussines Ditjen APTIKA, Pusat Informasi dan Humas Sekjen, dan UPT BBPPT Ditjen SDPPI
    c. Telah dilakukan pembangunan zona integritas

    A

    Pembangunan zona integritas dilakukan secara intensif


    Sebagai tindak lanjut atas penetapan Sekjen Kemkominfo terhadap satker piloting project ZI di Kemkominfo pada tahun 2016, telah dilakukan upaya pembangunan kawasan zona integritas kepada 5 satker tersebut. Berdasarkan penilaian tim ZI diajukan tingkat nasional 2 satker yang memenuhi syarat untuk ditetapkan berpredikat WBK yaitu Dit. Operasi Sumber Daya SDPPI pada tahun 2017.
    Berdasarkan hasil validasi Menpan atas pengajuan satker yang ditetapkan WBK pada tahun 2017, belum dapat diterima dan perlu dilakukan evaluasi untuk pengajuan kembali di tahun 2018.
    Kemkominfo secara intensif melakukan pembangunan dan penilaian zona integritas terhadap satuan kerja yang ditetapkan untuk diajukan kembali berpedikan WBK di tahun 2018.
    Berdasarkan hasil penilaian tim ZI Tahun 2018 ditetapkan satuan kerja Direktorat Operasi Sumber Daya SDPPI dan Direktorat Telekomunikasi sebagai satker yang diajukan berpredikat WBK tingkat nasional. Kemkominfo telah mengirimkan usulan kepada Menpan RB
    d. Telah dilakukan evaluasi atas zona integritas yang telah ditentukan

    A

    Zona integritas yang telah ditentukan dimonitoring dan evaluasi secara berkala



    Berdasarkan hasil vaildasi Menpan RB Tahun 2017 atas usulan pengajuan satker berpredikat WBK, telah dilakukan evaluasi atas satker zona integritas dan dilakukan pemetaan terhadap area of improvement untuk dilengkapi kembali sesuai kriteria yang ditentukan.
    Inspektorat Jenderal melakukan pendampingan dan asistensi dalam rangka pencapaian satker berpredikat WBK melalui monev oleh tim pokja penguatan pengawasan.
    Tim Penilaian ZI Kemkominfo telah melakukan penilaian terhadap satker piloting dan mengusulkan satker Dit Operasi dan Sumber Daya sebagai satker yang ditetapkan berpredikat WBK tingkat Nasional
    e. Telah terdapat unit kerja yang ditetapkan sebagai “menuju WBK/WBBM"

    B

    Telah terdapat unit kerja yang berpredikat menuju WBKBerdasarkan hasil penilaian Tim ZI, Sekretaris Jenderal Kemkominfo mengajukan kepada Menpan untuk mendapatkan predikat WBK terhadap dua satuan kerja di lingkungan Kominfo yaitu Direktorat Telekomunikasi Ditjen PPI dan Direktorat Operasi dan Sumber Daya Ditjen SDPPI.
    7. Aparat Pengawasan
    a. Rekomendasi APIP didukung dengan komitmen pimpinan

    A

    Seluruh rekomendasi yang memerlukan komitmen pimpinan telah ditindaklanjuti dalam 2 tahun terakhirBerdasarkan hasil pemantauan TL pemeriksaan APIP sampai dengan semestar I tahun 2018 diketahui bahwa dari total 652 rekomendasi senilai Rp.4.118.328.309,10 telah selesai ditindaklanjuti sejumlah 423 rekomendasi senilai Rp.2.334.827.141,90 sehingga masih terdapat 229 rekomendasi senilai Rp.1.783.501.167,20 yang masih dalam proses dan belum sesuai.
    b, Rekomendasi APIP didukung dengan komitmen pimpinan

    A

    Sebagian besar fungsi pengawasan internal tertangani oleh SDM yang kompeten baik secara kuantitas maupun kualitas
    APIP didukung dengan SDM yang memadai secara kualitas dan kuantitas, dibuktikan dengan :
    1. Dokumen Peta kompetensi VS analisis kebutuhan
    2. Peta jabatan Itjen
    c.APIP didukung dengan anggaran yang memadai

    A

    Seluruh kebutuhan didukung oleh anggaran



    APIP didukung dengan anggaran yang memadai, dibuktikan dengan:
    1. DIPA Inspektorat Jenderal 2018
    2. Usulan Anggaran Pengawasan Inspektorat Jenderal Tahun 2019
    3. Program Kerja Pemeriksaan Tahunan 2018
    4. Audit Charter Inspektorat Jenderal
    5. RKA-K/L 2019
    d. APIP berfokus pada client dan audit berbasis risiko

    A

    Seluruh fungsi pengawasan internal berfokus pada client dan audit berbasis risiko



    1. PKPT Inspektorat Jenderal berbasis risiko
    2. Audit Universe
    3. Peta Audit
    4. Audit Charter Inspektorat Jenderal
    5. ISO Manajemen Mutu 9001:2015 dimana perencanaan auditnya harus berbasis risiko yang dinyatakan dalam pernyataan mutu.