Penataan Tatalaksana Tahun 2018

ASPEK

JAWABAN

PENJELASAN

DATA DUKUNG

KETERANGAN

1. Proses bisnis dan prosedur operasional tetap (SOP) kegiatan utama
a. Telah memiliki peta proses bisnis yang sesuai dengan tugas dan fungsinya

A

Seluruh unit organisasi telah memiliki peta proses bisnis yang sesuai dengan tugas dan fungsi
Kementerian Komunikasi dan Informatika memiliki 13 Proses Bisnis yang terdiri atas 4 yang merupakan Proses Bisnis Inti, 4 Proses Bisnis Pendukung, 5 Proses Bisnis Sumber Daya sesuai dengan tugas dan fungsi yang ada dalam Permenkominfo Nomor 1 tahun 2016. Peta bisnis proses tersebut telah ditetapkan melalui Pedoman Sekjen No. 3 Tahun 2017 tentang Proses Bisnis di Lingkungan Kementerian Kominfo.
b. Peta proses bisnis sudah dijabarkan ke dalam prosedur operasional tetap (SOP)

A

Seluruh peta proses bisnis telah dijabarkan dalam SOPPM Kominfo No.12 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan SOP di Lingkungan Kemkominfo PM Kominfo No.12 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan SOP di Lingkungan Kemkominfo

PM Kominfo No.27 Tahun 2013 tentang Penetapan SOP di Lingkungan Kemkominfo
Proses bisnis Kemkominfo yang terdiri dari 13 Proses Bisnis (4 Proses Bisnis Inti, 4 Proses Bisnis Pendukung, 5 Proses Bisnis Sumber Daya) telah dijabarkan dalam SOP sampai ke tingkat pelaksana (JFU/JFT) dengan berpedoman pada:
1.PM Kominfo No.12 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan SOP di Lingkungan Kemkominfo;
2.PM Kominfo No.27 Tahun 2013 tentang Penetapan SOP di Lingkungan Kemkominfo;
SOP direviu sesuai dengan PM Kominfo 1/2016. Hasil dari penjabaran proses bisnis terebut terdiri dari :

A. PROSES UTAMA
1. REKAP SOP PENYEDIAAN INFRASTRUKTUR TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI
2. REKAP SOP PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN EKOSISTEM KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
3. REKAP SOP PENINGKATAN TATA KELOLA KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
4. REKAP SOP PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK

B. PROSES PENDUKUNG
1. REKAP SOP PELAYANAN INFORMASI DAN MEDIA
2. REKAP SOP PENGELOLAAN DATA DAN TEKNOLOGI INFORMASI KOMUNIKASI
3. REKAP SOP PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
4. REKAP SOP PENGELOLAAN LAYANAN HUKUM DAN KERJA SAMA

C. PROSES SUMBER DAYA
1. REKAP SOP PENGELOLAAN PROGRAM DAN ANGGARAN
2. REKAP SOP PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SDM
3. REKAP SOP PENGELOLAAN PENGAWASAN DAN AKUNTABILITAS
4. REKAP SOP PENGELOLAAN ORGANISASI DAN TATA LAKSANA
5. REKAP SOP PENGELOLAAN BMN DAN RUMAH TANGGA
c. Prosedur operasional tetap (SOP) telah diterapkan

A

Seluruh unit organisasi telah menerapkan Prosedur operasional tetap (SOP)

Prosedur operasional tetap (SOP) telah diterapkan telah diterapkan dan dilaksanakan dengan ketetapan PM Kominfo 27/2013 Tentang Penetapan SOP di Lingkungan Kemkominfo;

Selanjutnya untuk mendukung Peta Proses Bisnis yang baru disusun sesuai Permen Kominfo Nomor 1 Tahun 2016 maka SOP yang telah disusun dan dikelompokkan sesuai Peta Proses Bisnis dan sub proses dengan data dukung sebagai berikut:
1. SK Sekjen Kominfo tentang Tim Monitoring dan Evaluasi Standar Operasional Prosedur Tahun 2017 dan SK Sekjen Kominfo Nomor 26/2018 tentang Tim Monitoring dan Evaluasi Standar Operasional Prosedur Kementerian Komunikasi dan Informatika.
2. Laporan notulensi tahun 2017 dan 2018
3. Dokumentasi (foto) evaluasi SOP
d. Peta proses bisnis dan Prosedur operasional telah dievaluasi dan disesuaikan dengan perkembangan tuntutan efisiensi, dan efektivitas birokrasi

A

Terdapat evaluasi terhadap efisiensi dan efektivitas peta proses bisnis dan SOP secara berkala dan seluruh hasilnya telah ditindaklanjuti

Proses Monev peta proses bisnis dan Prosedur operasional telah dievaluasi dan disesuaikan dengan perkembangan tuntutan efisiensi, dan efektivitas birokrasi berdasarkan:
1. SK Tim Monev Proses Bisnis dan SK Tim Monev Standar Operasional Prosedur
2. Laporan Monev Peta Proses Bisnis dan Standar Operasional Prosedur secara berkala
3. Nota Dinas terkait dengan monev dan tindak lanjut peta proses bisnis dan standar operasional prosedur
4. Jadwal monev peta proses bisnis dan standar operasional prosedur
5. Draft Permenkominfo SOTK yang baru
6. Draft Peta proses bisnis yang berubah SOTK-nya
2. e-Government
a. Sudah memiliki rencana pengembangan e-government di lingkungan instansi

Ya

Ya, apabila sudah memiliki rencana pengembangan e-government di lingkungan instansi



Kemkominfo telah memiliki rencana pengembangan e-government di lingkungan instansi yang ditetapkan dalam:
1. Pedoman Sekjen No.2 Tahun 2018 tentang Rencana Induk TI di lingkungan Kemkominfo
2. Pedoman Sekjen No.1 Tahun 2018 tentang Tata Kelola Teknologi Informasi di lingkungan Kemkominfo;
3. Kajian tentang Kelembagaan Baru PDSI sebagai CIO Kemkominfo;

Rencana ini didukung oleh ketetapan mengenai :
1. Pembentukan Komite Teknologi Informasi dan Komunikasi Kemkominfo PM No. 1155/2015
2. Pembentukan Pejabat Pengelola Teknologi Informasi dan Komunikasi (CIO) PM No.1156/2015
b. Sudah dilakukan pengembangan e-government di lingkungan internal dalam rangka mendukung proses birokrasi (misal: intranet, sistem perencanaan dan penganggaran, sistem data base SDM, dll)

A

Sudah dilakukan implementasi pengembangan e-government secara terintegrasi
Kebijakan internal saat ini sudah mendukung pengaturan integrasi sistem aplikasi pada semua sistem aplikasi di Kementerian Komunikasi dan Informatika yang diatur dalam Rencana Induk TI Kemkominfo dan Pedoman Tata Kelola Teknologi Informasi. Pada bagian layanan sistem informasi disebutkan bahwa salah satunya adalah penyelenggaraan layanan integrasi dan pertukaran data antar instansi pemerintah (Government Service Bus). Contoh pelaksanaan integrasi antara lain dengan
1. Integrasi secara Single Sign On (SSO) dan penggunaan sertifikat digital melalui portal Kominfo (portal.kominfo.go.id) untuk mengakses aplikasi internal, adapun data dukung untuk kriteria ini adalah Screen capture SSO portal.kominfo.go.id dan aplikasi-aplikasinya
2. Sistem manajemen kepegawaian sudah terintegrasi dengan SiMAYA, Portal Intranet, Email, K-Cloud, KMS, APIK, e-SKP, SiDARA, e-Klinik. Sistem ini dikembangkan setiap tahun untuk menyesuaikan kebutuhan organisasi. Data dukung untuk kriteria ini adalah Dokumen Manual dan pengembangan Aplikasi Simpatik, dan Laporan pengembangan aplikasi SIMPATIK
3. Penerapan tanda tangan digital pada proses kenaikan pangkat dengan data dukung screenshot penerapan tanda tangan digital untuk kenaikan pangkat
c. Sudah dilakukan pengembangan e-government untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat (misal: website untuk penyediaan informasi kepada masyarakat, sistem pengaduan)

A

Sudah dilakukan implementasi pengembangan e-government secara terintegrasi






Sistem pelayanan publik Kominfo telah menyediakan layanan optimalisasi, artinya sudah memiliki sistem pelayanan publik yang dapat ditingkatkan/dikembangkan menyesuaikan terhadap perubahan lingkungan, teknologi, dan kebutuhan instansi. data dukungnya adalah:
1. Pedoman Sekjen No.2 Tahun 2018 tentang Rencana Induk TI di lingkungan Kemkominfo
2. Pedoman Sekjen No.1 Tahun 2018 tentang Tata Kelola Teknologi Informasi di lingkungan Kemkominfo
3. Screen capture layanan publik kominfo terintegrasi layanan.kominfo.go.id
4. screenshot aplikasi SIMS+Host to Host dengan Bank+Machine to Machine dengan aplikasi operator selular; screenshot ISO aplikasi SIMS (layanan SDPPI)
5. screenshot layanan perizinan ppi dan kolaborasi dengan NPWP dari Ditjen Pajak
6. screenshot layanan perizinan terintegrasi aptika, dan petunjuk penggunaan layanan perizinan terintegrasi aptika
7. Layanan Pengaduan Publik Kominfo melaui layanan call center 159, dimana masyarakat bisa melaporkan aduan kinerja mengenai kominfo dan akan diinputkan oleh operator ke sistem untuk memperoleh tiket keluhan
d. Sudah dilakukan pengembangan e-government untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat dalam tingkatan transaksional (masyarakat dapat mengajukan perijinan melalui website, melakukan pembayaran, dll)

A

Sudah dilakukan implementasi pengembangan e-government secara terintegrasi







Sistem pelayanan publik Kominfo telah menyediakan layanan optimalisasi, artinya sudah memiliki sistem pelayanan interaksi, transaksi, dan kolaborasi yang dapat ditingkatkan/dikembangkan menyesuaikan terhadap perubahan lingkungan, teknologi, dan kebutuhan instansi. data dukungnya adalah:
1. Pedoman Sekjen No.2 Tahun 2018 tentang Rencana Induk TI di lingkungan Kemkominfo
2. Pedoman Sekjen No.1 Tahun 2018 tentang Tata Kelola Teknologi Informasi di lingkungan Kemkominfo
3. Screen capture layanan publik kominfo terintegrasi layanan.kominfo.go.id
4. screenshot aplikasi SIMS+Host to Host dengan Bank+Machine to Machine dengan aplikasi operator selular; screenshot ISO aplikasi SIMS (layanan SDPPI)
5. screenshot layanan perizinan ppi dan kolaborasi dengan NPWP dari Ditjen Pajak
6. screenshot layanan perizinan terintegrasi aptika, dan petunjuk penggunaan layanan perizinan terintegrasi aptika
7. Layanan Pengaduan Publik Kominfo melaui layanan call center 159, dimana masyarakat bisa melaporkan aduan kinerja mengenai kominfo dan akan diinputkan oleh operator ke sistem untuk memperoleh tiket keluhan
8. Dokumen TOR otomatisasi layanan perizinan
3. Keterbukaan Informasi Publik
a. Adanya kebijakan pimpinan tentang keterbukaan informasi publik (identifikasi informasi yang dapat diketahui oleh publik dan mekanisme penyampaian)

Ya

Ya, apabila telah ada kebijakan pimpinan tentang keterbukaan informasi publik





Sebagai bentuk kebijakan pimpinan tentang keterbukaan informasi publik, Menteri Kominfo menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di Kemenkominfo. Secara Ex officioPejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dilekatkan pada Biro Hubungan Masyarakat, yang kemudian dituangkan dalam Keputusan Menteri Kominfo Nomor 117 Tahun 2010 Jo. Keputusan Menteri Kominfo Nomor 356 Tahun 2014 yang telah diubah kedalam Keputusan Menteri Kominfo Nomor 1740 Tahun 2016 Tentang Organisasi Pengelola informasi dan Dokumentasi (PPID).
Masyarakat dapat mengakses PPID secara online pada ppid.kominfo.go.id dan dapat datang langsung ke Desk Layanan Informasi PPID. Dasar dan landasan operasional PPID Kemenkominfo:
> Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
> Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan UU Nomor 14 Tahun 2008
> Keputusan Menteri Kominfo Nomor 117 Tahun 2010 Jo. Keputusan Menteri Kominfo Nomor 356 Tahun 2014 yang telah diubah kedalam Keputusan Menteri Kominfo Nomor 1740 Tahun 2016 Tentang Organisasi Pengelola informasi dan Dokumentasi (PPID)
> Peraturan Menteri Kominfo Nomor 10/PER/M.KOMINFO/07/2010 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Komunikasi dan Informatika
> Surat Edaran Sekretaris Jenderal Kemenkominfo Nomor 11 Tahun 2014 tentang Standar Layanan Informasi Publik Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Kementerian Komunikasi dan Informatika
> Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Standar Layanan Informasi Publik
> Surat Keputusan Sekretaris Jenderal Nomor 61 Tahun 2018 tentang Daftar informasi Publik Tahun 2018 di lingkungan Kementerian Kominfo
(https://ppid.kominfo.go.id/about/landasan-operasional/)
b. Menerapkan kebijakan keterbukaan informasi publik

A

Seluruh informasi publik telah dapat diakses Seluruh informasi publik telah dapat diakses melalui ppid.kominfo.go.id berupa infomasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala, serta merta dan setiap saat berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris Jenderal Nomor 61 Tahun 2018 tentang Daftar informasi Publik Tahun 2018 di lingkungan Kementerian Kominfo
(https://ppid.kominfo.go.id/jenis-informasi/inf-setiap-saat/daftar-informasi-publik/)
c,. Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi publik

A

Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi publik dilakukan secara berkala
PPID telah melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi publik secara berkala. Dalam Pasal 12 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Badan Publik wajib mengumumkan hasil pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi publik setiap tahun yang disampaikan kepada pimpinan Badan Publik dan KPI. Hasil monitoring dan evaluasi dapat dilihat pada website ppid.kominfo.go.id di kanal laporan
(https://ppid.kominfo.go.id/laporan/laporan-dan-evaluasi/)
1. PPID Kemkominfo mendapat peringkat ke-4 berdasarkan laporan Index Keterbukaan Informasi oleh Seknas FITRA, diterbitkan 2012;
2. PPID Kemkominfo mendapat penghargaan peringkat ke-1 Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2011 dari KIP;
3. PPID Kemkominfo mendapat penghargaan peringkat ke-8 Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2012 dari KIP;
4. PPID Kemkominfo mendapat penghargaan peringkat ke-8 Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2013 dari KIP;
5. PPID Kemkominfo mendapat penghargaan peringkat ke-8 Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2014 dari KIP;
6. PPID Kemkominfo mendapat penghargaan peringkat ke-8 Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2015 dari KIP;
7. PPID Kemkominfo mendapat penghargaan peringkat ke-8 Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2016 dari KIP;
8. PPID Kemkominfo mendapat penghargaan peringkat ke-7 Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2017 dari KIP;

Hasil survey kepuasan IKM 2015 kategori BAIK
(https://ppidkemkominfo.files.wordpress.com/2016/03/laporan-_ikm_2015-uptdocx.pdf)
Survey IKM Tahun 2017 masih dalam proses pengolahan data
4. Kualitas Pengelolaan Arsip
a. Hasil Pengawasan Kearsipan

69%

Hasil pengawasan kearsipan yang dilaksanakan oleh Pusat Akreditasi Kearsipan pada tanggal 29 September 2016Hasil pengawasan kearsipan yang dilaksanakan oleh Pusat Akreditasi Kearsipan pada tanggal 29 September 2016