Kode Etik Pegawai Kementerian Komunikasi dan Informatika

PENDAHULUAN

Kode Etik wajib dipergunakan sebagai acuan bagi Pegawai di lingkungan Kementerian Komunikasi dan Informatika dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya. Dalam Peraturan Menteri Nomor 25 Tahun 2011 tentang Kode Etik Pegawai Kementerian Komunikasi dan Informatika dinyatakan bahwa pertimbangan penetapan kode etik adalah sebagai bagian dari upaya mewujudkan aparat Pemerintah yang  bersih, berwibawa, berdisiplin serta sadar  akan tanggung jawabnya sebagai unsur aparatur negara dan abdi masyarakat.

Kode etik akan menjadi standar perilaku pegawai untuk meningkatkan pelayanan, kompetensi, transparansi dan integritas pegawai Kementerian Komunikasi dan Informatika.  Secara khusus, tujuan penerapan kode etik adalah:

  1. Mendorong budaya etis dalam perilaku pegawai.
  2. Menjaga martabat, kehormatan, citra dan kredibilitas Kementerian Komunikasi dan Informatika.
  3. Mencegah terjadinya perilaku pegawai yang tidak etis, agar terpenuhi prinsip-prinsip kerja yang bertanggung jawab dan bermutu tinggi.

NILAI DASAR
Pegawai Kementerian Komunikasi dan Informatika wajib melaksanakan nilai-nilai dasar pribadi sebagai berikut :

  1. Beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
  2. Setia dan yakin akan kebenaran Pancasila;
  3. Menjunjung tinggi nasionalisme dengan mengacu kepada UUD 1945, Pancasila, Bhineka Tunggal Ika dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia;
  4. Taat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan;
  5. Mengutamakan  Kehormatan  Bangsa  dan  Negara  serta  memegang teguh rahasia jabatan dan rahasia Negara;
  6. Menjunjung  tinggi  profesionalisme  berdasarkan  kompetensi  yang bersifat inovatif dan kompetitif;
  7. Berintegritas dalam mewujudkan pelayanan prima;
  8. Bersikap adil, berprilaku disiplin, dan bertindak jujur;
  9. Peduli pada sesama, menjadi contoh bagi lingkungan;
  10. Memberikan karya terbaik bagi masyarakat, bangsa dan Negara.

KODE ETIK
Kode etik dilaksanakan sepenuhnya tanpa sedikitpun toleransi atas penyimpangan (zero tolerance) dan mengandung sanksi tegas bagi pelanggar.

  1. Pegawai Kementerian Komunikasidan Informatika wajib :
    1. Menjunjung tinggi Panca Prasetya Korpri, Sumpah Pegawai dan Sumpah Jabatan;
    2. Menghormati agama, kepercayaan, budaya dan adat istiadat orang lain;
    3. Mematuhi peraturan dan Perundang-undangan yang berlaku, Peraturan Kepegawaian dan Kode Etik PNS;
    4. Bekerja secara profesional, tanggung jawab, jujur dan transparan;
    5. Menjaga data dan/atau informasi yang diperoleh selama menjadi Pegawai Kementerian Komunikasi dan Informatika, sehingga pihak yang tidak berhak tidak dapat mengakses atau memperolehnya;
    6. Memberikan pelayanan prima sebagai abdi masyarakat baik kepada sesama pegawai maupun dengan pihak lain;
    7. Mentaati perintah kedinasan;
    8. Melaporkan kepada atasan atau unit kerja pengawas internal, dan Majelis Kode Etik apabila mengetahui adanya sangkaan telah terjadi suatu pelanggaran Kode Etik Pegawai;
    9. Bertanggungjawab dalam penggunaan barang inventaris milik Kementerian Komunikasi dan Informatika;
    10. Mentaati etika bertelepon, berinternet, surat-menyurat (termasuk surat elektronik) dimana semua penggunaan fasilitas tersebut hanya untuk kepentingan kedinasan;
    11. Mentaati ketentuan jam kerja dan tata tertib kantor;
    12. Bersikap, berpenampilan, dan bertutur kata secara sopan.
  2. Pegawai Kementerian Komunikasi dan Informatika yang berhenti/pensiun wajib:
    1. Mengembalikan setiap dokumen, peralatan dan/atau fasilitas kantor yang dipergunakan pada saat dinas;
    2. Merahasiakan atau tidak mengungkapkan kepada pihak yang tidak berhak baik secara langsung maupun tidak langsung semua informasi rahasia yang diperolehnya selama menjadi pegawai Kementerian Komunikasi dan Informatika.
  3. Pegawai Kementerian Komunikasi dan Informatika dilarang:
    1. Bersikap diskriminatif dalam melaksanakan tugas;
    2. Menjadi anggota/simpatisan aktif partai politik;
    3. Menyalahgunakan kewenangan jabatan atau posisi baik secara langsung maupun tidak langsung;
    4. Melakukan kegiatan yang patut diduga dapat menimbulkan benturan kepentingan dalam menjalankan tugas, kewenangan dan posisi sebagai pegawai;
    5. Memakai fasilitas kantor untuk kegiatan diluar kepentingan kedinasan;
    6. Menerima segalapemberian dalam bentuk apapun, baik langsung maupun tidak langsung, yang berkaitan dengan jabatan atau pekerjaannya;
    7. Melakukan perbuatan tidak terpuji yang bertentangan dengan norma kesusilaan dan dapat merusak citra serta martabat Kementerian Komunikasi dan Informatika.

SANKSI
Pegawai Kementerian Komunikasi dan Informatika yang melanggar ketentuan Kode  Etik dikenakan sanksi moral sesuai dengan Peraturan Pemerintah RI No. 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai beserta perubahan-perubahannya.

Dokumen lengkap kode etik bisa dilihat di sini