Penguatan Pengawasan

Aspek pengawasan dalam Grand Design Reformasi Birokrasi Tahun 2015-2019 semakin memperoleh perhatian yang besar, antara lain melalui penempatannya di urutan kedua dari ke delapan program/area perubahan Reformasi Birokrasi (semula di urutan ke tujuh), berurutan dengan aspek Mental Aparatur. Hal ini menandakan bahwa aspek pengawasan perlu lebih ditingkatkan lagi terutama dalam rangka menciptakan birokrasi yang bersih dan akuntabel serta birokrasi yang efektif dan efisien.
Berkaitan dengan kondisi dan permasalahan yang dihadapi Kementerian Komunikasi dan Informatika saat ini hal tersebut sangat relevan, sehingga program penguatan pengawasan perlu semakin diintensifkan melalui kegiatan-kegiatan yang mengarah ke perubahan dari perilaku koruptif aparatur menjadi perilaku yang bermartabat dan bertanggung jawab serta penguatan sistem pengawasan itu sendiri. Penguatan sistem pengawasan diharapkan membentuk perilaku aparatur sipil negara yang bersih dan melayani.

Program dan Rencana Aksi

Program Mikro Program Kegiatan Rencana Aksi 2015 – 2019
Penguatan Pengawasan

 

1)   Peningkatan upaya pencegahan terhadap tindak pidana korupsi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2)   Pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM di seluruh Unit Kerja Kementerian Komunikasi dan Informatika sebagai perwujudan yang konkrit atas pelaksanaan Reformasi Birokrasi.

 

 

 

 

 

 

3)   Pembangunan SPIP secara kom-prehensif dan menyeluruh di lingkungan Kementerian Komunikasi dan Informatika.

 

 

 

 

 

 

4)   Peningkatan kapasitas kelembagaan dan SDM APIP Kementerian Komunikasi dan Informatika

 

 

 

 

 

 

 

1)   Maksimalisasi peran dan pelaksanaan tugas UPG

2)   Optimalisasi penanganan pengaduan masyarakat

dalam rangka implementasi pengawasan masyarakat (wasmas)

3)   Sosialisasi dan internalisasi kebijakan tentang Whistle Blowing Sistem dan Penanganan Konflik (benturan) Kepentingan

4)   Mengintensifkan pemantauan atas penyampaian LHKPN dan LHKASN

 

1)   Pembangunan Zona Integritas secara bertahap di seluruh Unit Kerja, dimulai dari Unit/Satuan Kerja yang ditetapkan sebagai pilot project melalui kegiatan : Sosialisasi, Asistensi, Supervisi, Pemantauan, Penilaian Internal, serta Pengajuan Unit/Satuan Kerja berpredikat WBK/WBBM.

 

1)   Sosialisasi dan internalisasi tentang SPIP serta penerapan Permen Komunikasi dan Informatika No. 30/2015 tentang Pedoman Penyelenggaraan SPIP di Lingkungan Kementerian Komunikasi dan Informatika.

 

1)   Peningkatan kegiatan pemantauan atas penindaklanjutan rekomendasi hasil pengawasan APEP dan APIP oleh Unit/Satuan-satuan Kerja.

2)   Mengupayakan adanya sistem reward and punishment dalam kaitannya dengan TLHP.

3)   Peningkatan kapabilitas APIP hingga mencapai Level 3 pada tahun 2019 berdasarkan IACM (Internal Auditor Capability Model).