Penguatan Peraturan Perundangan

Permasalahan yang menghambat tata kelola pemerintahan bidang komunikasi dan informatika antara lain kondisi regulasi multitafsir, tumpang tindih, over regulated dan kurangnya pelibatan publik dalam penyusunan peraturan perundang-undangan serta kurang jelasnya dalam perumusan substansi. Hal inilah yang dapat mengakibatkan ketidakpastian hukum dan menghambat investasi di sektor teknologi, informasi, dan komunikasi (TIK).

Untuk mengatasi berbagai kendala tersebut, maka perlu dilakukan reformasi regulasi bidang Komunikasi dan Informatika yang mana sesuai dengan kebijakan nasional. Reformasi regulasi bertujuan untuk mewujudkan sistem regulasi yang berkualitas, sederhana, tertib, dan memenuhi kebutuhan masyarakat.

Program dan Rencana Aksi

Program Mikro Program Kegiatan Rencana Aksi 2015 – 2019
Penguatan PUU 1)   Reformasi regulasi 1)   Melakukan inventarisasi, analisa, dan evaluasi peraturan perundangan-undangan yang multitafsir dan tumpang tindih.

2)   Penyusunan pedoman mekanisme pembentukan peraturan perundang-undangan di Kementerian Komunikasi dan Informatika.

3)   Penyusunan peraturan perundang-undangan yang merupakan amanat peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, setara, dan kewenangan atribusi.

4)   Melakukan FGD, Lokakarya, konsinyering, sosialisasi,  dan/atau konsultasi publik melalui website Kementerian Komunikasi dan Informatika

 

  2)   Peningkatan pelibatan publik dalam penyusunan peraturan perundang-undangan Melakukan FGD atau Lokakarya, konsinyering, dan sosialisasi serta konsultasi publik melalui website Kementerian Komunikasi dan Informatika.
  3)   Penguatan terhadap layanan Jaringan Dokumentasi Informasi Hukum (JDIH) 1)   Melakukan survey terhadap layanan JDIH.

2)   Pencetakan peraturan perundang-undangan, dan CD maupun mengupdate di website JDIH.

3)   Penambahan icon JDIH pada portal Kementerian Komunikasi dan Informatika.

4)   Penyesuaian tampilan laman JDIH.