Penataan Manajemen SDM Aparatur

Perilaku aparatur sangat dipengaruhi oleh bagaimana setiap instansi pemerintah membentuk SDM Aparaturnya melalui penerapan sistem manajemen SDM-nya dan bagaimana Sistem Manajemen SDM diterapkan secara nasional. Sistem manajemen SDM yang tidak diterapkan dengan baik mulai dari perencanaan pegawai, pengadaan, penempatan, pengembangan hingga pemberhentian akan berpotensi menghasilkan SDM yang tidak kompeten.

Hal itu akan berpengaruh pada kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan. Karena itu, perubahan dalam pengelolaan SDM harus selalu dilakukan untuk memperoleh sistem manajemen SDM yang mampu menghasilkan pegawai yang profesional.

Program dan Rencana Aksi

Program Mikro Program Kegiatan Rencana Aksi 2015 – 2019
SDM ASN         1)   Perbaikan berkelanjutan sistem perencanaan kebutuhan dan pengembangan pegawai ASN (melalui penataan PNS)

2)   Pelaksanaan sistem promosi secara terbuka kompetitif, dan berbasis kompetensi

3)   Pelaksanaan pemanfaatan assessment center (untuk Data base Profil Kompetensi/ Tallent Pool, serta seleksi jabatan);

4)   Pelaksanaan penilaian kinerja pegawai – tunkin dinamis (reward dan punishment)

5)   Pembangunan /pengembangan data pegawai (sistem informasi ASN)

6)   Penguatan sistem dan kualitas pendidikan dan pelatihan untuk mendukung kinerja

7)   Menyusun dan menetapkan pola karier pegawai ASN

 

1)   Melakukan penataan PNS secara utuh dan menyeluruh yang diawali dengan penetapan Anjab dan ABK (informasi Jabatan dan Peta Jabatan) yang tepat dan ideal

2)   Melakukan pemetaan dan penempatan pegawai (berdasar syarat jabatan) dan melalui assessment

3)   Melakukan assessment kepada seluruh pegawai secara bertahap dengan menggunakan standard kompetensi internal Kementerian Komunikasi dan Informatika (dengan tujuan pengelompokan pegawai – Tallent Pool)

4)   Penerapan penilaian kinerja individu sesuai SKP yang disusun berdasar RKT dan Penetapan kinerja organisasi dengan sistem penilaian on line dan berkala dengan reward yang sesuai kinerja masing-masing individu (diatur dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika)

5)   Sinkronisasi dan up dating data pegawai yang terjadwalkan secara berkala

6)   Melakukan tindak lanjut rekomendasi assessment melalui pendidikan dan pelatihan (internal maupun eksternal)

7)   Melakukan pendataan kebutuhan diklat untuk menyusun rencana pengembangan pegawai dan melakukan monev pengembangan pegawai

8)   Melakukan penilaian nilai dan kelas jabatan sesuai dengan struktur baru

9)   Menetapkan Pola Karier Pegawai