Agenda

Memperkuat Birokrasi Melalui Perubahan Secara Terencana

Keberlanjutan pelaksanaan reformasi birokrasi memiliki peran penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Hasil-hasil yang telah diperoleh dari pelaksanaan reformasi birokrasi pada periode 2010-2014 menjadi dasar bagi pelaksanaan reformasi birokrasi pada tahapan selanjutnya (2015–2019). Oleh karena itu, pelaksanaan reformasi birokrasi 2015 – 2019 merupakan penguatan dari pelaksanaan reformasi birokrasi tahapan sebelumnya.

Keberhasilan Reformasi Birokrasi bukan pada dokumentasi semata, namun harus mampu dirasakan oleh seluruh masyarakat, bukan juga pada prosedur atau laporan saja, namun bagaimana masyarakat yang kita layani dapat merasakan dampak perubahan yang lebih baik. Itulah makna yang sebenarnya dari Revolusi Mental di bidang aparatur.

Tujuan akhir dalam lima tahun ke depan diharapkan melalui reformasi birokrasi pemerintah sudah beranjak ke tahapan pemerintahan yang berbasis kinerja dan pada tahun 2025 diharapkan pemerintahan sudah beranjak pada tatanan pemerintahan yang dinamis.

Reformasi birokrasi merupakan upaya untuk melakukan pembaruan dan perubahan mendasar terhadap penyelenggaraan pemerintahan. Sasaran yang ingin diwujudkan sebagaimana tertuang dalam Rencana Strategis Kementerian Kementerian Komunikasi dan Informatika tahun 2015-2019 adalah terciptanya budaya pelayanan, revolusi mental, dan tatakelola Kementerian Komunikasi dan Informatika yang berintegritas, bersih, efektif dan efisien.

Untuk mencapai sasaran tersebut, telah ditetapkan arah kebijakan dan strategi pelaksanaan reformasi birokrasi ini melalui tiga langkah utama, yaitu:

  1. Mengubah paradigma birokrasi dari perizinan menjadi pelayanan dengan melakukan program change management, antara lain dilakukan dengan mengimplementasikan reformasi birokrasi secara menyeluruh di lingkungan Kementerian Komunikasi dan Informatika, menyusun sistem dan mekanisme partisipasi publik dalam kebijakan dan anggaran, mempercerpat proses perizinan dan launching budaya organisasi dan pelayanan.
  2. Melakukan kajian terkait kesiapan masyarakat dalam penerapan Pitalebar. Kegiatan ini dilakukan dengan menyusun desain riset, studi literatur, dan pemetaan terhadap stakeholder dan Analisa dan penyusunan rekomendasi hasil riset terkait kesiapan tenaga kerja dalam menghadapi pitalebar.
  3. Menerapkan metode risk based internal audit programe, antara lain dengan pengawalan terhadap proses pengadaan, review atau evaluasi atas pengelolaan PNBP dan Audit Kinerja atau program utama, audit atas pengelolaan BMN dan tindaklanjut hasil pemeriksaan internal.
Gambar Rencana Strategis Kementerian Kementerian Komunikasi dan Informatika Tahun 2015-2019

Dengan demikian, proses pelaksanaan reformasi birokrasi akan memberikan sinergitas terhadap proses pelaksanaan program prioritas Kementerian Komunikasi dan Informatika. Hal tersebut sudah dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat dari proses reformasi birokrasi selama ini, seperti keberhasilan program quick wins, proses redesign USO dan sinergitas yang terbangun dengan Kementerian/Lembaga lainnya, termasuk di bidang diseminasi informasi terkait program Government Public Relation (GPR).