SOSIALISASI KEBIJAKAN PENGEMBANGAN E-GOVERNMENT DI INSTANSI PEMERINTAH

Serpong – Pada Rabu (17/5) Direktorat e-Government, Kementerian Komunikasi dan Informatika, menghadiri kegiatan Konsinyering Penerapan e-Government Dalam Mendukung Tugas dan Fungsi Komisi Aparatur Sipil Negara yang diselenggarakan oleh Komisi Aparatur Sipil Negara. Pada acara yang diselenggarakan di Atria Hotel Gading Serpong ini, Direktorat e-Government diwakili oleh Bapak Direktur, Firmansyah Lubis, yang bertindak sekaligus sebagai salah satu narasumber pada acara tersebut. Selain Beliau, hadir pula narasumber dari Dewan TIK Nasional, Zainal A. Hasibuan, dan Kementerian PAN dan RB, Hamzah Fansuri.

Bapak Zainal mendapatkan kesempatan pertama untuk memaparkan materinya yang berjudul “Pemanfaatan e-Government untuk Aparatur Sipil Negara”. Dalam paparanya tersebut, salah satu anggota Dewan TIK Nasional ini merekomendasikan transformasi e-Government menghasilkan value berupa efficiency, effectiveness, empowerment, economic & social development; infrastruktur sharing merupakan solusi dalam pengembangan e-government; diperlukan kepemimpinan dan komitmen yang kuat dalam menyelenggarakan e-Government; dan dibutuhkan peran dan fungsi yang mampu melihat secara holistic dan helicopter view dalam mengelola sumber daya TIK, sehingga terjadi alignment antara tujuan Negara/organisasi dan sumberdaya TIK

Sementara itu, Firmansyah Lubis, mengambil judul paparan “Kebijakan Pemerintah dalam Penerapan e-Government pada Kementerian/Instansi/Lembaga”. Perwakilan Ditjen Aptika ini menjelaskan mengenai 5 (lima) indikator e-Government, yaitu Kebijakan, Kelembagaan, Infrastruktur, Aplikasi, dan Perencanaan. Kelima indikator tersebut harus saling mendukung dan terintegrasi agar e-Government dapat terimplementasi dengan tepat dan memberi manfaat nyata untuk masyarakat dan Pegawai Negeri Siipl.

Kementerian PAN dan RB mengambil judul “Sinergi Kementerian PAN dan RB dengan KASN Dalam Penerapan e-Government”. Kementerian ini mendorong percepatan implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada Badan Pemerintahan. Salah satu langkah yang akan dilakukan adalah penetapan 4 (empat) aplikasi umum berbagi pakai sebagai aplikasi nasional melalui instruksi presiden yang sebentar lagi diterbitkan. Dengan diimplementasikannya SPBE, maka diharapkan dapat menurunkan tingkat korupsi, peningkatan efisiensi anggaran, peningkatan kinerja birokrasi, dan peningkatan kualitas public. (SAS)Aptika-KASN