Menuju Wilayah Bebas Korupsi, Kominfo Bangun Zona Integritas

Jakarta, RB-Kominfo – Kementerian Kominfo canangkan pembangunan Zone Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di Lingkungan Instansi Pemerintah, di Kantor Kemkominfo, Jakarta, Rabu (6/1/2016).

Pembangunan Menuju WBK, dan WBBM di lingkungan Kemkominfo ditandai dengan Penandatanganan Piagam yang dilakukan Menteri Komunikasi dan Informatika dan disaksikan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Yuddy Chrisnandi, Ketua Ombudsman Budi Santoso, Deputi Pencegahan KPK Pahala Nainggolan.

kominfo-Rudiantara-zona-integritas

Menteri Kominfo Rudiantara berharap dengan pembangunan zona integritas, maka pelaksanaan kegiatan Kementerian akan dilakukan secara lebih terbuka dan dipublikasikan secara luas, sehingga semua pihak dapat memantau, mengawal, mengawasi, dan bahkan berperan serta di dalamnya, khususnya di dalam pelaksanaan reformasi birokrasi serta pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik. “Diharapkan dapat lebih meningkatkan kepercayaan stakeholder dan seluruh masyarakat terhadap pemerintah dan khususnya terhadap Kominfo.”kata Rudiantara

Menurutnya upaya pembangunan integritas di lingkup Kementerian Kominfo sebenarnya telah cukup lama dilaksanakan antara lain Pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada 8 (delapan) area perubahan yaitu Organisasi,Tata Laksana, Peraturan Perundang-undangan,Sumber Daya Manusia Aparatur, Pengawasan, Akuntabilitas, Pelayanan Publik Mindset dan Cultural Set Aparatur yang di-supervisi oleh Kelompok-Kelompok Kerja;

Kemudian penerbitan beberapa peraturan/kebijakan yang terkait dengan upaya peningkatan akuntabilitas dan pencegahan tindak pidana korupsi. Seperti Permenkominfo No. 21 Tahun 2015 tentang Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan di Lingkungan Kementerian Komunikasi dan Informatika, Permenkominfo No. 30 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyelenggaraan SPIP di Lingkungan Kementerian Komunikasi dan Informatika, Instruksi Menkominfo No. 1 Tahun 2015 tentang Kewajiban Penyampaian LHKPN dan LHK-ASN di Lingkungan Kementerian Komunikasi dan Informatika, Keputusan Menkominfo No. 315 Tahun 2015 tentang Nilai-Nilai Kementerian Komunikasi dan Informatika,

Kemudian Keputusan Menkominfo No. 136 Tahun 2015 tentang Penunjukan Kepala Satuan Kerja dan Unit Pelaksana Teknis sebagai Agen Perubahan Dalam Rangka Pelaksanaan RB di Lingkungan Kementerian Komunikasi dan Informatika dan Surat Edaran Sekjen No 13/SJ/SE/KOMINFO/08/2011 tanggal 24Agustus 2011 tentang Penanganan Gratifikasi di LingkunganKementerian Kominfo.

Terkait dengan Budaya Anti Korupsi bagi Kementerian/Lembaga dan Pemerintah  sesuai amanat Perpres RI No. 55 Tahun 2012 dan Inpres No. 1 Tahun 2013 terkait Aksi PPK (Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi). Menurut Rudiantara, Kemkominfo telah melaksanakan proses rekrutmen pegawai serta promosi jabatan eselon I dan II secara terbuka, melaksanakan e-procurement, dan menjalankan keterbukaan informasi publik, penyederhanaan perizinan bidang komunkasi dan informatika ditujukan mendorong kemudahan dalam bisnis dan memperbaiki kualitas dari layanan publik.

‚ÄúSebagai salah satu bentuk reformasi birokrasi di Kementerian Kominfo, saat ini izin penyelenggaraan jasa telekomunikasi dan izin prinsip jasa penyediaan konten dari yang semula 60 hari kalender kerja bisa dipersingkat menjadi paling lama 14 hari kerja.”ungkapnya

Rudiantara meminta kepada seluruh jajaran Kementerian Komunikasi dan Informatika di seluruh Indonesia mulai dari tingkat Pimpinan hingga ke tingkat pelaksana untuk bersama-sama membangun integritas individu dan integritas organisasi di lingkungan kerja masing-masing dalam upaya membangun Zona Integritas secara menyeluruh di lingkungan Kementerian Komunikasi dan Informatika. “Mari Pencanangan Pembangunan Zona Integritas ini kita wujudkan ke dalam sikap dan kerja yang nyata.”pintanya(YDR)