Capaian Kerja Pokja Peningkatan Kualitas Layanan Publik

Menindaklanjuti arahan Menteri Komunikasi dan Informatika, seluruh Unit Kerja yang memiliki layanan perizinan melakukan review terkait percepatan  jangka waktu perizinan. Sebagai hasilnya pada bulan Februari 2015, telah diterbitkan 8 Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika yang merubah lama waktu perizinan dengan perincian sebagai berikut:

  1. Penyelenggaraan Jaringan Telekomunikasi (Seleksi dan Evaluasi):  semula 60 hari kalender menjadi 14 hari kerja
  2. Penyelenggaraan Jasa Telekomunikasi (Evaluasi):  semula 60 hari menjadi 14 hari
  3. Izin Stasiun Radio Berbayara)    a) Baru: Semula 44 hari kerja menjadi 21 hari kerja   b) Perpanjangan: Semula  7 hari kerja menjadi 3 hari kerja
  4. Izin Stasiun Radio Tidak Berbayar : Semula 14 hari kerja menjadi 7 hari kerja
  5. Sertifikasi Alat dan Perangkat Telekomunikasi:  a)    Melalui Pengujian : Semula 30 hari kerja menjadi 23 hari kerja    b)   Melalui evaluasi dokumen : Semula 10 hari kerja menjadi 7 hari kerja
  6. Penyelenggaraan Pos     : Semula 14 hari kerja menjadi 10 hari kerja
  7. Izin Amatir Radio (IAR)  : Semula 14 hari kerja menjadi 10 hari kerja
  8. Izin Komunikasi Radio Antar Penduduk (IKRAP) : Semula 28 hari kerja menjadi 10 hari kerja

 

Adapun Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika yang menjadi dasar hukum percepatan perizinan tersebut adalah:

  1. PM Kominfo Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 18 Tahun 2014 Tentang Sertifikasi Alat dan Perangkat Telekomunikasi;
  2. PM Kominfo Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informatika Nomor 33/Per/M.Kominfo/08/2009 Tentang Penyelenggaraan Amatir Radio;
  3. PM Kominfo Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 34/Per/M.Kominfo/08/2009 Tentang Penyelenggaraan Komunikasi Radio Antar Penduduk;
  4. PM Kominfo Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Ketentuan Operasional dan Tata Cara Perizinan Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio;
  5. PM Kominfo Nomor 6 Tahun 2015 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 21 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Jasa Penyediaan Konten Pada Jaringan Bergerak Seluler dan Jaringan Tetap Lokal Tanpa Kabel dengan Mobilitas Terbatas;
  6. PM Kominfo Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor  01/Per/M.Kominfo/01/2010 Tentang Penyelenggaraan Jaringan Telekomunikasi;
  7. PM Kominfo Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Perubahan Keempat Atas Keputusan Menteri Perhubungan Nomor : Km.21 Tahun 2001 Tentang Penyelenggaraan Jasa Telekomunikasi;
  8. PM Kominfo Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 32 Tahun 2014 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Izin Penyelenggaraan Pos.