Rapat Pemetaan Quick Wins Reformasi Birokrasi Kementerian Komunikasi dan Informatika

Reformasi Birokrasi akan mendorong terwujudnya penerapan prinsip-prinsip clean government dan good governance yang secara universal diyakini menjadi prinsip yang diperlukan untuk memberikan pelayanan prima kepada masyarakat. Didalam reformasi birokrasi terdapat 9 area perubahan yang setiap perubahannya dapat memberikan dampak antara lain penurunan praktek KKN, meningkatnya kualitas pengelolaan kebijakan dan pelayanan publik, meningkatnya produktivitas aparatur, meningkatnya kesejahteraan pegawai negeri. Kondisi tersebut akan dicapai melalui berbagai upaya antara lain dengan penerapan Quick Wins.

Terkait dengan hal tersebut di atas, Kementerian Komunikasi dan Informatika perlu menetapkan Quick Wins Kementerian Komunikasi dan Informatika yang diharapkan dapat dilakukan dalam waktu singkat yang merupakan produk dan tugas pokok Kementerian Komunikasi dan Informatika. Adapun untuk menentukan program Quick Wins Kementerian perlu diawali dengan pemetaan Quick Wins di masing-masing unit kerja di lingkungan Kementerian Komunikasi dan Informatika yang dilakukan dengan mengidentifikasi area-area yang paling kritikal terkait pelaksanaan tugas pokok dan fungsi  kewenangan Kementerian Kominfo.

Beberapa hal yang menjadi hasil rapat pemetaan quick wins Kementerian Komunikasi dan Informatika adalah sebagai berikut :

  1. Quick Wins adalah program unggulan yang paling tampak terutama oleh masyarakat harus bersumber pada Visi dan Misi RB Kementerian, yang bisa menjadi pengungkit terlaksananya program besar dan sulit, yang mana kegiatan ini dapat dikerjakan sendiri oleh Kementerian tanpa ada tergantung dengan pihak lain. Wewenang penuh ada di Kementerian.
  2. Pada saat berfikir untuk merencanakan Quick Wins seharusnya pada saat itu harus memikirkan pula bagaimana pelaksanaannya, karena merupakan satu hal yang terkait; Mengidentifikasikan kegiatan lebih tepat, karena seharusnya sudah mengetahui area mana yang paling kritikal terkait dengan tupoksi Kementerian Kominfo.
  3. Tehnik penyusunan Quick Wins Reformasi Birokrasi yang disampaikan Tim Teknis Kementerian PAN dan RB adalah sebagai berikut :
    1. Yang ditampilkan bukan program tetapi kegiatan kecil, yang murah, mudah, dan dapat dilaksanakan dalam waktu  6-12 yang mendukung suatu program besar, yang dapat dirasakan secara langsung oleh stakeholdernya.
    2. Quick Wins harus dibawah kendali dan kewenangan Kementerian secara utuh, tidak terkait instansi atau pihak lain.
    3. Quick Wins yang ditetapkan dapat menggambarkan fungsi utama Kementerian dan banyaknya maksimum 5.
      1. Quick Wins tidak harus terkait langsung pada pelayanan public tetapi dapat diambil dari sisi organisasi ataupun SDM Aparaturnya.
      2. Selanjutnya Quick Wins yang telah dirumuskan, harus diinventarisir dan diusulkan ke Tim Pengarah dan kemudian ditentukan dan ditetapkan oleh Menteri serta dilaksanakan oleh seluruh Tim Reformasi Birokrasi dan di monitori oleh Tim Monitoring dan Evaluasi yang terdiri dari Inspektorat Jenderal.

Berikut ini beberapa point kandidat dari masing-masing unit kerja:

 Ditjen SDPPI

  • Percepatan waktu pelayanan perijinan spektrum frekuensi radio – melalui online;
  • Percepatan waktu layanan sertifikasi dan pengujian alat/perangkat telekomunikasi dengan mempersingkat waktu pelayanan.

Ditjen PPI

Menciptakan Indonesia connected dengan membangun infrastruktur sepanjang nusantara;

Ditjen IKP

Penguatan pranata humas dan manajemen media center dalam rangka memenuhi ketercukupan informasi publik

Ditjen Aptika

  • Pendaftaran nama domain .go.id;
  • Saksi Ahli dalam UU ITE;
  • Aduan konten yang dilarang UU ITE (Trust +).

Balitbang

  • Peningkatan Jurnal ilmiah terakreditasi;
  • Penyusunan SKKNI bidang Kominfo yang berkualitas.

Inspektorat Jenderal

  • Percepatan Hasil pengawasan yang berkualitas dan tepat waktu;
  • Akselerasi perbaikan manajemen kinerja Kementerian Kominfo.